HARUSNYA

Koperasi wajib, melakukan pendidikan dan meningkatkan kecerdasan para anggotanya, tidak hanya sekedar kecerdasan berpikir, tetapi juga kecerdasan berusaha, untuk semakin meningkatkan kekuatan koperasi itu sendiri. Semangat !!! Salam pemberdayaan !!! Pluks

LEMBAR KASUS

Lembar Kasus Kasus 1 : Peserta di dalam pelatihan mengharapkan diberi ceramah tentang bagaimana mengelola koperasi dan kiat-kiat dalam memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Para peserta cenderung lebih banyak bertanya dan mengharapkan jawaban yang panjang dan terperinci dari Anda, ketimbang mengemukakan pendapat mereka sendiri. • Bagaimana reaksi Anda ketika menghadapi situasi seperti ini ? • Apa yang seharusnya Anda lakukan agar peserta terlibat dalam diskusi ? Kasus 2 : Anda baru saja selesai menerangkan tentang 7 prinsip koperasi kepada peserta. Kini, Anda meminta mereka untuk memberikan contoh-contoh dari arti prinsip-prinsip itu. Namun tampaknya mereka tidak tertarik untuk menjawab pertanyaan tersebut. • Kira-kira, apa penyebab peserta tidak tertarik untuk menjawabnya ? • Apa yang seharusnya Anda lakukan agar peserta terdorong untuk memberikan contoh-contoh ? Kasus 3 : Beberapa orang peserta mendominasi diskusi. Sebagian besar peserta lainnya tampak agak malu untuk mengemukakan pendapat mereka. Apa yang seharusnya Anda lakukan agar dapat : • Membatasi pembicara yang dominan itu ? • Mendorong para peserta yang ”diam” agar dapat lebih aktif dalam diskusi ? pluks

RAKORNAS LAPENKOP - DEKOPIN

RAKORNAS LAPENKOP - DEKOPIN Mengurai Masalah, Mencari Solusi dan Bahas Isu Pendidikan Koperasi Lembaga Pendidikan Perkoperasian (LAPENKOP) Dekopin menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk membahas issue-issue strategis, terkait dengan berbagai masalah perkoperasian, terutama dalam penyelarasan pada pemberlakuan Undang-undang Perkoperasian yang baru. Dalam pembahasan itu pula LAPENKOP yang merupakan unit lembaga pelayanan pendidikan DEKOPIN ini, juga secara non formal melakukan diskusi perkembangan di setiap LAPENKOP Wilayah. Acara RAKORNAS diselenggarakan di Bandung, dari tanggal 24-26 Juni 2013. RAKORNAS kali ini di hadiri oleh 30 utusan LAPENKOP Wilayah dari 30 Provinsi, seharusnya dihadiri oleh 32 LAPENKOP Wilayah, namun karena 2 Wilayah berhalangan hadir, karena bertepatan dengan kegiatan di wilayah mereka, diantaranya Pameran menyambut HARKOP Ke-66, turut hadir dalam acara tersebut, yang juga sekaligus membuka acara adalah Wakil Ketua Umum Dekopin, Bidang Pengembangan SDM dan Pengkajian : Bpk. Bangun Surartono, beliau juga menyampaikan bahwa LAPENKOP harus terus berbenah, untuk lebih meningkatkan perannya dalam mendukung pelayanan DEKOPIN terhadap gerakan koperasi, sebab jika tidak mempersiapkan diri, tentu akan menjadi dilemma di kemudian hari. Pesan tersebut Beliau sampaikan tidak hanya kepada para peserta yang hadir, tetapi juga yang kali ini berhalangan menghadiri acara RAKORNAS ini. Pada sesi berikutnya kesempatan juga, diberikan kepada masing-masing LAPENKOP wilayah untuk memberikan laporan dan gambaran kondisi terkini di wilayah mereka masing-masing, termasuk pelaksanaan program pada masing-masing Lapenkopwil dan sosialisasi bahan belajar bimbingan teknis rapat anggota. Beberapa Wilayah memaparkan Keterkaitan program Lapenkop dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Tidak hanya itu, Pada sesi lainnya dari Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN), terkait pendidikan perkoperasian, yaitu, Bpk Sukmahaji, membekali para peserta dengan memberikan penjelasan perbedaan Akuntansi PSAK 27; tentang Akuntansi Koperasi, dan belum jelasnya Pedoman akuntansi versi ETAP yang sesuai dengan UU No. 17 tentang perkoperasian. Pada Sessi selanjutnya, Bpk Sularso di damping oleh Bpk Husni Rasyad, juga melakukan diskusi mendalam tentang Kelebihan dan kekurangan Undang-undang perkoperasian dalam sisrtem ekonomi kita ini, yang sudah di sahkan dan diberlakukan, mau tidak mau kalangan koperasi dan gerakan koperasi harus siap melaksanakannya. Pada sessi penutup, Bpk Abdul Wahab juga memberikan dorongan motivasi terkait Undang-undang perkoperasian yang baru, agar LAPENKOP juga mampu mengembangkan ide-ide brilliant lainnya, yang mampu mendorong percepatan peningkatan kualitas koperasi dalam hal ini gerakan koperasi pada khususnya “di Indonesia”. Baik dalam hal penyelenggaraan pendidikan berbasis koperasi dan kompetensi, sehingga layak pakai dan layak jual. Kesimpulan dalam RAKORNAS tersebut adalah : 1. Berkaitan dengan Pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2013, maka LAPENKOP sebagai Lembaga Pendidikan yang bergerak di bidang Perkoperasian diharapkan: a. Memberikan sosialisasi tentang UU No. 17 tahun 2012, tentang Perkoperasian secara tegas tetapi Bijaksana. Sedapat mungkin mencegah agar gerakan koperasi tidak panik dalam menerima dan mengimplementasi UU tersebut b. Menyempurnakan kurikulum dan Modul agar sesuai dengan UU No 17 tahun 2012. c. Mempersiapkan terbentuknya LSP (Lembaga sertifikasi profesi) untuk mengantisipasi pelaksanaan diklat–diklat perkoperasian yang berbasis kompetensi. d. Mendata Pemandu Potensial yang memungkinkan menjadi fasilitator kompeten. e. Memberikan masukan kepada Pimpinan DEKOPIN, sekaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan dan Peraturan Menteri sebagai penjabaran dari Pelaksanaan UU Perkoperasian yang baru khususnya yang sekaitan dengan Pendidikan 2. Berkaitan dengan telah dicabutnya PSAK 27; tentang Akuntansi Koperasi, dan belum jelasnya Pedoman akuntansi versi ETAP yang sesuai dengan UU No. 17 tentang perkoperasian, maka LAPENKOP perlu: a. Menginventarisasi secara keseluruhan aspek dalam UU No. 17 tentang perkoperasian yang berimplikasi pada perubahan formula dan penyajian laporan keuangan koperasi b. Menyusun kembali Modul Akuntansi Koperasi versi ETAP yang sesuai dengan UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian… c. Perlu menegaskan bahwa Laporan Keuangan Koperasi versi ETAP, hanya meliputi 4 aspek, meliputi: Neraca, PHU, Arus Kas dan Perubahan Modal. Tidak wajib disajikan tentang Laporana promosi ekonomi anggota d. Finalisasi Modul Akuntansi oleh LAPENKOP sebaiknya menunggu Permen yang baru yang sesuai dengan UU No 17. Tahun 2012 3. Jaringan LAPENKOP di wilayah dan Daerah yang memiliki Modul selain dari LAPENKOP nasional agar melaporkan dan mengirimkan ke LAPENKOPNAS untuk diadopsi, dikembangkan dan jika perlu difinalisasi menjadi modul baru 4. Mempersilahkan kepada seluruh jaringan LAPENKOP dan stakeholders LAPENKOP agar memberikan evaluasi tentang program dan produk LAPENKOP dan disampaikan ke LAPENKOP NASIONAL untuk ditindaklanjuti 5. LAPENKOP diminta untuk mengkaji kembali Ortug No.10 tahun 2002, tentang LAPENKOP dan selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DEKOPIN untuk dikaji 6. Perlu LAPENKOP membuat dan menetapkan program unggulan yang layak jual.

Jatinangor, 26 Juni 2013 thipluks

RAKERNAS DEKOPIN 2013 DI BATAM

RAKERNAS DEKOPIN 2013 DI BATAM Wakil Ketua MPR RI Hj. Melani Leimena Suharli sekaligus anggota Dewan Penasehat Dekopin hadir dan memberikan sambutan dalam acara Rakernas Dekopin Tahun 2013 di Batam. Hadir pula dalam acara itu adalah Ketua Umum Dekopin H.A.M Nurdin Halid, Deputi I Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, Setyo Heriyanto, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepri, Walikota Batam Ahmad Dahlan, Majelis Pakar Dekopin, lembaga teknis Dekopin, serta utusan Dekopinwil seluruh Indonesia. Ketua Umum Dekopin H.A.M Nurdin Halid membuka secara resmi Rapat Kerja Nasional Dekopin 2013, di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, (27 Februari-1 Maret 2013). Gelar Rakernas merupakan kali pertama penyelenggaraannya pada tahun ini. Ada beberapa pokok persoalan menurut Nurdin yang menjadi tantangan ke depan, diantaranya pemberlakuan UU No. 17 tentang perkoperasian sebagai amanat pembinaan kepada insan perkoperasian. Untuk itu, Nurdin menekankan perlunya daerah memberikan perlindungan kepada koperasi di daerahnya. Berbagai dukungan kebijakan daerah sampai pada penyaluran dana APBD yang sejalan dengan gerakan koperasi, menjadi salah satu cara bentuk dukungan dalam memberdayakan koperasi di daerah. “Dalam UU No. 17 seharusnya tidak lagi menciptakan kegamangan. Undang-undang itu mengamanatkan setiap daerah memberikan perlindungan kepada koperasi, jadi jangan ragu lagi untuk memberikan dukungan kepada koperasi,” terang Nurdin. Hal lain yang juga menjadi perhatian gerakan koperasi kini ialah pembahasan rancangan udang-undang perdagangan yang kini dibahas legislative. Dalam draft pembahasan RUU tersebut tidak menyebut koperasi sebagai pelaku perekonomian bangsa yang memiliki hak sama dalam menggerakan roda perekonomian. (Adm) Sumber : http://www.mpr.go.id/berita/read/2013/03/08/11706/rakernas-dekopin-2013-di-batam

Dekopin Desak Pemerintah Bentuk Lembaga Penjaminan Simpanan Koperasi

PERKOPERASIAN: Dekopin Desak Pemerintah Bentuk Lembaga Penjaminan Simpanan Koperasi PDF Print E-mail Written by Artikel Wednesday, 01 May 2013 00:00 Dewan Koperasi Indonesia meminta pemerintah serius merealisasi berdirinya lembaga penjaminan simpanan koperasi untuk mempertahankan eksistensi gerakan koperasi nasional. Sekretaris Jenderal Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) John Mulia Sihombing mengatakan keinginan anggota Dekopin terutama yang menangani koperasi simpan pinjam (KSP) harus disikapi positif oleh pemerintah terhadap aspirasi tersebut. "Jika operasional perbankan didukung dengan lembaga penjamin simpanan (LPS), maka sewajarnya pemerintah juga mendukung upaya KSP mendirikan lembaga penjamin simpanan koperasi (LPS-K),” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (1/5/2013). Dia menjelaskan gerakan koperasi juga harus mendapat kebijakan dan keberpihakan sama, seperti halnya fasilitasi yang diberikan kepada perbankan. "Lembaga penjamin diperlukan KSP untuk meningkatkan rasa percaya diri debitor atau anggota mereka dalam menyimpan dana". Menurutnya, bank maupun koperasi di mata pemerintah adalah sama, sehingga perlakuan kebijakan juga harus sama. "Dekopin sebagai induk gerakan seluruh koperasi di Indonesia, termasuk KSP saat ini tengah merancang pendirian LPS-K sebagai bentuk dari dukungan operasional mereka," tuturnya. Sumber: Bisnis Indonesia & http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1244:perkoperasian-dekopin-desak-pemerintah-bentuk-lembaga-penjaminan-simpanan-koperasi&catid=54:bind-berita-kementerian&Itemid=98

DPR pertanyakan pemblokiran anggaran Dekopin

DPR pertanyakan pemblokiran anggaran Dekopin Rabu, 29 Mei 2013 23:28 WIB | 712 Views Jakarta (ANTARA News) - Komisi VI DPR RI mempertanyakan sebab pemblokiran anggaran Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dalam APBN 2013 oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Komisi VI akan mempertanyakan mengapa Kemenkeu memblokir anggaran Dekopin," kata Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima di Jakarta, Rabu, dalam Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM serta Dekopin. Pemblokiran anggaran tersebut dinilai menghambat kinerja dewan koperasi tersebut, terutama dalam fungsinya untuk melakukan pembinaan dan advokasi bagi koperasi di Tanah Air. Sumber : http://www.antaranews.com/berita/377376/dpr-pertanyakan-pemblokiran-anggaran-dekopin

Keteladanan Bung Hatta "Bapak Koperasi Indonesia"

Keteladanan Bung Hatta "Bapak Koperasi Indonesia", diantaranya adalah sederhana dan jujur, yang perlu dicontoh oleh para pemimpin negeri ini dan para kalangan generasi muda penerus bangsa. Sayangnya, saat ini banyak para pemimpin sekarang, lebih bersifat hedonis dan materialistis, khususnya dalam menanggapi perekonomian saat ini. Tetap semangat... Salam pemberdayaan!!!

KEWIRAUSAHAAN KOPERASI

KEWIRAUSAHAAN KOPERASI Kewirausahaan koperasi adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif, dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil risiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Dari definisi tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa kewirausahaan koperasi merupakan sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif Tugas utama WIRAKOP adalah mengambil prakarsa inovatif, artinya berusaha mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan bersama. Kewirausahaan dalam koperasi dapat dilakukan oleh anggota, manajer birokrat yang berperan dalam pembangunan koperasi dan katalis, yaitu orang yang peduli terhadap pengembangan koperasi. Thipluks

AIR PUTIH ITU PENTING..

AIR PUTIH ITU PENTING. Apakah Anda termasuk salah satu pemandu?. nah kalau iya, simaklah sedikit info tentang kesehatan dan jaga stamina, karena yang satu ini adalah salah satu yang pantas dan harus kita perhatikan. Sayangi Ginjal yang ada di dalam tubuh Anda! dan inilah tips berikut tentang Ginjal yang sehat: 1. Minum 1-2 gelas air putih saat bangun tidur, dapat ditambah perasan jeruk nipis (mengandung asam citrat yang dapat menghambat pembentukan batu kalsium) tanpa gula. 2. Bagi peminum teh, batasi 2 gelas/hari, karena teh mengandung oksalat (mineral pembentuk batu kalsium oksalat). 3. Bagi peminum kopi, imbangi dengan minum lebih banyak air putih karena kopi merangsang pengeluaran urin, sehingga kita perlu mengganti cairan yang keluar. 4. Bagi yang pernah memiliki batu ginjal/ saluran kemih, batasi asupan protein < 50 gram/hari. 5. Jangan tunggu haus untuk minum air putih. Rasa haus merupakan tanda tubuh seudah mengalami dehidrasi ringan. 6. Sebelum tidur minumlah segelas air putih. 7. Apalagi saat Anda memanadu, itu penting asupan dan air yang bersih dan sehat, minimlah satu teguk saat Anda sedang berada di depan peserta pelatihan/pendidikan. Ingat, jaga kesehatan, kesehatan itu kadang lebih mahal dari apa yang kita cari. Thipluks

Kepala LAPENKOP Wilayah

Kepala LAPENKOP Wilayah DESKRIPSI KERJA Jabatan : Kepala LAPENKOP Wilayah Bertanggung jawab kepada : Pimpinan DEKOPIN Wilayah Fungsional koordinatif Kepada : Direktur LAPENKOP Nasional UMUM Sebagai Kepala Lapenkop wilayah dengan Tugas, wewenang, fungsi dan tanggungjawab seperti yang tertera dalam Surat Keputusan Dewan Koperasi Indonesia Nomor; SKEP/10/DEKOPIN – E/2002, tentang Penyempurnaan Pedoman Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Lembaga Pendidikan Perkoperasian (LAPENKOP DEKOPIN) TUGAS UTAMA Memimpin, membagi tugas, memotivasi, dan memonitor staf LAPENKOP Wilayah. Membuat rencana dan laporan kerja secara berkala (program dan keuangan). Menjalin hubungan dengan instansi yang berkaitan dan gerakan koperasi setempat. Mengelola aset secara proporsional dan bertanggung jawab. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Bertanggung jawab terhadap: • Rencana mingguan, bulanan, tiga bulanan, tahunan (program dan keuangan). • Laporan mingguan, bulanan, tiga bulanan, tahunan (program dan keuangan). • Mewakili LAPENKOP dalam negoasiasi dengan Pemerintah Daerah dan gerakan koperasi tentang keberlanjutan program LAPENKOP di masa depan. Indikator keberhasilannya: 1. Adanya sponsor atau kontribusi lokal. 2. Terjualnya produk atau jasa bagi konsumen umum dan jaringan. 3. Bertanggung jawab terhadap: 4. Keamanan aset. 5. Keberlanjutan program. Hubungan dengan jaringan (DEKOPINDA, DEKOPINWIL, pemandu, dan Mitra lainnya). • Menandatangani: 1. Surat keluar. 2. Rekening bank. 3. Budget dan realisasi anggaran dengan staf administrasi dan keuangan wilayah. 4. Bila diperlukan memandu PAg dan melatih PPu, PPg, PPl, serta memfasilitasi lokakarya, seminar, atau diskusi. 5. Memimpin rapat staf atau mengadakan rapat staf secara reguler. 6. Meningkatkan kualitas dengan belajar/membaca informasi serta belajar Bahasa Inggris. Secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Lapenkop Nasional dalam melaksanakan tugas lain yang relevan dengan Direktur.

Usaha Beromzet di Bawah Rp4,8 Miliar Hanya dikenakan PPh 1%

Usaha Beromzet di Bawah Rp4,8 Miliar Hanya dikenakan PPh 1% JAKARTA-Peraturan Pemerintah mengenai pengenaan pajak penghasilan (PPh) bagi usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun sebesar 1% akan segera disahkan. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengatakan draft peraturan pemerintah itu sekarang berada di Kementerian Hukum dan HAM sebelum nanti disahkan oleh Presiden. Dia menjelaskan pengenaan pajak dengan omzet tertentu itu berlaku bagi pelaku usaha yang berlokasi usaha tetap, sedangkan pelaku usaha yang tidak berlokasi tetap mendapatkan pengecualian. “Pokoknya semua usaha [yang berlokasi] tetap di satu tempat kegiatan usahanya kena 1%, tetapi yang tidak kena usaha kaki lima, asongan, mikro dan pasar yang mereka punya tempat usaha tidak tetap dan tidak permanen,” katanya di Kemenkeu, Kamis (21/3/2013). Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan mengatakan pihaknya mengusulkan agar pengusaha dengan omzet kurang dari Rp300 juta per tahun mendapatkan pembebasan pajak. "Pengenaan PPh sebaiknya diberlakukan bagi pelaku usaha yang memiliki omzet lebih dari Rp300 juta per tahun dengan besaran PPh sebesar 1%". Namun, Fuad menegaskan beleid yang akan disahkan itu tidak mencantumkan pengecualian bagi usaha dengan besaran omzet tertentu. "Pengecualian hanya terkait pada bentuk usahanya". Sumber : Bisnis Indonesia

Undang-undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Undang-undang Perkoperasian terbaru yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, telah selesai dan telah pula diberlakukan, dan secara de facto and de jure, maka Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, sudah tergantikan, sehingga Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian sudah tidak berlaku

Berikut adalah sedikit kupasan tentang Undang-undang perkoperasian yang baru, paling tidak ada enam substansi penting yang harus disosialisasikan kepada masyarakat dan gerakan koperasi :


Pertama, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjadi dasar penyelarasan bagi rumusan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, sesuai dengan hasil kongres International Cooperative Alliance (ICA). 

Kedua, mempertegas legalitas koperasi sebagai badan hukum, maka pendirian koperasi harus melalui akta otentik. Pemberian status dan pengesahan perubahan anggaran dasar merupakan wewenang dan tanggungjawab Menteri.

Ketiga, dalam hal permodalan dan selisih hasil usaha, telah disepakati rumusan modal awal Koperasi, serta penyisihan dan pembagian cadangan modal. Modal Koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal.  Selisih hasil usaha, yang meliputi surplus hasil usaha dan defisit hasil usaha, pengaturannya dipertegas dengan kewajiban penyisihan kecadangan modal, serta pembagian kepada yang berhak.

Keempat, ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mencakup pengelolaan maupun penjaminannya. KSP ke depan hanya dapat menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman kepada anggota.  Koperasi Simpan Pinjam harus berorientasi pada pelayanan pada anggota, sehingga tidak lagi dapat disalahgunakan pemodal yang berbisnis dengan badan hukum koperasi. Unit simpan pinjam koperasi dalam waktu 3 (tiga) tahun wajib berubah menjadi KSP yang merupakan badan hukum koperasi tersendiri.
Selain itu, untuk menjamin simpanan anggota KSP diwajibkan menjaminkan simpanan anggota. Dalam kaitan ini pemerintah diamanatkan membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam (LPS - KSP) melalui Peraturan Pemerintah (PP).  Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah yang sangat fundamental dalam pemberdayaan koperasi, sehingga koperasi dapat meningkatkan kepercayaan anggota untuk menyimpan dananya di koperasi.  Pemerintah juga memberi peluang berkembangnya koperasi dengan pola syariah yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kelima, pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi akan lebih diintensifkan. Dalam kaitan ini pemerintah juga diamanatkan untuk membentuk Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (LP-KSP) yang bertanggung jawab kepada Menteri melalui peraturan pemerintah. Hal tersebut dilakukan pemerintah, merupakan upaya nyata agar KSP benar-benar menjadi Koperasi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, dan sebagai entitas bisnis yang dapat dipercaya dan sejajar dengan entitas bisnis lainnya yang telah maju dan berkembang dengan pesat dan profesional.

Keenam, dalam rangka pemberdayaan koperasi, gerakan koperasi didorong membentuk suatu lembaga yang mandiri dengan menghimpun iuran dari anggota serta membentuk dana pembangunan, sehingga pada suatu saat nanti. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) akan dapat sejajar dengan organisasi Koperasi di negara-negara lain, yang mandiri dapat membantu Koperasi dan anggotanya.  Agar masyarakat dan gerakan koperasi nasional segera memahami dan mengerti terhadap hasil reyisi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 menjadi Undang-undang Perkoperasian terbaru nomor 17 tahun 2012, maka berbagai pihak diharapkan dapat menyelaraskan dan menginformasikan serta mensosialisakan undang-undang baru ini, dengan harapan koperasi kedepan mampu berdaya saing, serta mampu berperan dengan sektor lainnya dalam sistem perekonomian Indonesai.


Admin :  Pluks.

Logo Terbaru Koperasi Indonesia

Logo Terbaru Koperasi Indonesia

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengeluarkan logo baru per tanggal 25 Mei 2012. Logonya menganut gaya logo modern yang lebih simple dengan warna kalem. Logo yang baru lebih terlihat elegan dan modern. Perubahan lambang/logo Koperasi Indonesia didasarkan pada Surat Keputusan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nomor SKEP/14/Dekopin-A/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Perubahan Lambang/logo Koperasi Indonesia. Keputusan ini kemudian ditindaklanjuti Menteri Koperasi dan UKM dengan Menerbitkan. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia.

Logo yang baru ini sudah meninggalkan bentuk-bentuk logo lama jaman dulu seperti bentuk bundar, unsur padi dan kapas, rantai, gerigi, pita, dan sebagainya. Akan tetapi logo yang baru ini tidak meninggalkan makna yang dibawa dari logo terdahulu. Berikut sandingan logo Koperasi yang baru dengan yang lama.

LOGO BARU KOPERASI	LOGO LAMA KOPERASI
Download Logo Baru Koperasi Logo Koperasi Baru.cdr Logo Koperasi Baru.ai Logo Koperasi Baru.eps Logo Koperasi Baru.psd	Download Logo Baru Koperasi Logo Koperasi.cdr Logo Koperasi.ai Logo Koperasi.eps Logo Koperasi.psd

 arti logo koperasi

ARTI LOGO BARU KOPERASI

Arti Gambar dan Penjelasan Lambang Koperasi: 1. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar bunga yang memberi kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap perkoperasian di Indonesia, mengandung makna bahwa Koperasi Indonesia harus selalu berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif sekaligus produktif dalam kegiatannya serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi; 2. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar 4 (empat) sudut pandang melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud Koperasi Indonesia: a.    sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi; b.    sebagai dasar perekonomian masional yang bersifat kerakyatan; c.    sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian,keadilan dan   demokrasi; d.    selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global. 3. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk Teks Koperasi Indonesia memberi kesan dinamis modern, menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang serta mengikuti kemajuan jaman yang bercermin pada perekonomian yang bersemangat tinggi, teks Koperasi Indonesia yang berkesinambungan sejajar rapi mengandung makna adanya ikatan yang kuat, baik didalam lingkungan internal Koperasi Indonesia maupun antara Koperasi Indonesia dan para anggotanya; 4. Lambang Koperasi Indonesia yang berwarna Pastel memberi kesan kalem sekaligus berwibawa, selain Koperasi Indonesia bergerak pada sektor perekonomian, warna pastel melambangkan adanya suatu keinginan, ketabahan, kemauan dan kemajuan serta mempunyai kepribadian yang kuat akan suatu hal terhadap peningkatan rasa bangga dan percaya diri yang tinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya;  5.    Lambang Koperasi Indonesia dapat digunakan pada papan nama kantor, pataka, umbul-umbul, atribut yang terdiri dari pin, tanda pengenal pegawai dan emblem untuk seluruh kegiatan ketatalaksanaan administratif oleh Gerakan Koperasi di Seluruh Indonesia; 6.    Lambang Koperasi Indonesia menggambarkan falsafah hidup berkoperasi yang memuat : a.    Tulisan    : Koperasi Indonesia yang merupakan identitas lambang; b.    Gambar    : 4 (empat) kuncup bunga yang saling bertaut dihubungkan bentuk sebuah lingkaran yang menghubungkan satu kuncup dengan kuncup lainnya, menggambarkan seluruh pemangku kepentingan saling bekerja sama secara terpadu dan berkoordinasi secara harmonis dalam membangun Koperasi Indonesia; c.    Tata Warna : 1. Warna hijau muda dengan kode warna C:10,M:3,Y:22,K:9; 2.    Warna hijau tua dengan kode warna C:20,M:0,Y:30,K:25; 3.    Warna merah tua dengan kode warna C:5,M:56,Y:76,K:21; 4.    Perbandingan skala 1 : 20.

ARTI LOGO LAMA KOPERASI
No	Lambang	Arti
1	Gerigi roda/ gigi roda	Upaya keras yang ditempuh secara terus menerus. Hanya orang yang pekerja keras yang bisa menjadi calon Anggota dengan memenuhi beberapa persyaratannya.
2	Rantai (di sebelah kiri)	Ikatan kekeluargaan, persatuan dan persahabatan yang kokoh. Bahwa anggota sebuah Koperasi adalah Pemilik Koperasi tersebut, maka semua Anggota menjadi bersahabat, bersatu dalam kekeluargaan, dan yang mengikat sesama anggota adalah hukum yang dirancang sebagai Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi. Dengan bersama-sama bersepakat mentaati AD/ART, maka Padi dan Kapas akan mudah diperoleh.
3	Kapas dan Padi (di sebelah kanan)	Kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi. Kapas sebagai bahan dasar sandang (pakaian), dan Padi sebagai bahan dasar pangan (makanan). Mayoritas sudah disebut makmur-sejahtera jika cukup sandang dan pangan.
4	Timbangan	Keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Biasanya menjadi simbol hukum. Semua Anggota koperasi harus adil dan seimbang antara "Rantai" dan "Padi-Kapas", antara "Kewajiban" dan "Hak". Dan yang menyeimbangkan itu adalah Bintang dalam Perisai.
5	Bintang dalam perisai	Dalam perisai yang dimaksud adalah Pancasila, merupakan landasan idiil koperasi. Bahwa Anggota Koperasi yang baik adalah yang mengindahkan nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan, yang mendengarkan suara hatinya. Perisai bisa berarti "tubuh", dan Bintang bisa diartikan "Hati".
6	Pohon Beringin	Simbol kehidupan, sebagaimana pohon dalam Gunungan wayang yang dirancang oleh Sunan Kalijaga. Dahan pohon disebut kayu (dari bahasa Arab "Hayyu"/kehidupan). Timbangan dan Bintang dalam Perisai menjadi nilai hidup yang harus dijunjung tinggi.
7	Koperasi Indonesia	Koperasi yang dimaksud adalah koperasi rakyat Indonesia, bukan Koperasi negara lain. Tata-kelola dan tata-kuasa perkoperasian di luar negeri juga baik, namun sebagai Bangsa Indonesia harus punya tata-nilai sendiri.
8	Warna Merah Putih	Warna merah dan putih yang menjadi background logo menggambarkan sifat nasional Indonesia.

Sumber
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nomor : 02/Per/M.KUKM/IV/2012
Tanggal : 17 April 2012
Tentang : Penggunaan Lambang
Koperasi Indonesia

PEMBENTUKAN KOPERASI

PEMBENTUKAN KOPERASI

Dalam pembentukan koperasi harus dimenuhi 2 (dua) macam persyaratan :

§  persyaratan yuridis/normatif yang menyangkut peraturan perundang-undangan;

§  persyaratan teknis/operasional, menyangkut masalah pelaksanaan usaha.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan koperasi, adalah :

a.    Orang-orang yang akan mendirikan koperasi :

-       harus memahami tujuan pembentukan koperasi, hak dan kewajiban setelah menjadi anggota, serta memahami dan menyetujui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi;

-       mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama. Hal itu mengandung arti bahwa tidak setiap orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi tanpa adanya kejelasan kegiatan atau kepentingan ekonominya. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan, memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama;

-       tidak dalam keadaan cacad hukum, yaitu : tidak sedang menjalani atau terlibat masalah atau sengketa hukum, baik dalam bidang perdata maupun pidana. Juga termasuk orang-orang yang diindikasikan sebagai orang yang suka menghasut atau kena hasutan pihak lain yang merusak atau memecah belah persatuan gerakan koperasi.

b.   Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan manfaat bagi anggota, dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal dan teknologi.

c.    Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Hal itu dimaksudkan agar kegiatan usaha koperasi dapat segera dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas dan pinjaman dari pihak luar.

d.   Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efisiensi dalam pengelolaan koperasi.

Perlu diperhatikan mereka yang nantinya dipilih menjadi pengurus haruslah orang yang mempunyai waktu, jujur, mampu, dan mempunyai jiwa pemimpin, agar koperasi yang didirikan tersebut sejak dini telah memiliki kepengurusan yang handal. Dalam kepengurusan koperasi diupayakan jumlah pengurusnya gasal, hal ini agar dapat mempermudah pengurus koperasi mengambil putusan secara voting.

PERTUMBUHAN KOPERASI MENGALAMI PENINGKATAN

PERTUMBUHAN KOPERASI MENGALAMI PENINGKATAN

Kupang-SI. Di mata rakyat Indonesia, Koperasi di NTT tidak lagi dipandang sebelah mata karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat NTT dan selalu mendapatkan penghargaan sebagai Juara dan Duta Koperasi Indonesia.

Menurut Kepala Dinas Koperasi Nusa Tenggara Timur Paulus R. Tadung, saat ditemui di ruang kerjanya pagi tadi (6/12) bahwa pertumbuhan koperasi di NTT selalu mengalami peningkatan mulai dari mutu dan jumlahnya di NTT, walaupun stimulannya terhadap masyarakat kecil tapi perkembangan koperasi sangat pesat dan diperkirakan setiap tahun hampir 200 koperasi mendaftar tetapi yang mendapat stimulan hanya 50 koperasi.

Dikatakan lebih lanjut bahwa perkembangan koperasi di NTT lebih banyak di daratan Flores dan urutan ke-2 adalah daratan Timor yang mayoritasnya di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Setelah itu diikuti kabupaten Alor, Rote dan lain-lain.

Sedangkan yang paling terbelakang adalah Sumba Tengah dan Sumba Barat। Kata Tadung kepada wartawan Suryainside.com, Tadung juga mengatakan bahwa pada tahun 2012 nanti untuk sementara akan fokus pada pelatihan, stimulan dan membantu biaya akta notaris karena kalau masyarakat sendiri yang mengurus akta notaris akan cenderung lebih mahal, tetapi melaui dinas koperasi akan mendapatkan keringanan harga dengan membangun kerja sama dengan pihak instansi terkait.

Target Kepala Dinas Koperasi NTT adalah 250 Koperasi baru yang akan dibantu Akta Notaris dengan nilai bantuan Rp। 250 juta. Ketika dikonfirmasi lebih lanjut terkait minat masyarakat daripada Perbankan dengan koperasi, Tadung mengatakan bahwa pihak Perbankan sangat sulit membantu masyarakat kecil tetapi koperasi ada untuk membantu masyarakat tanpa pembedaan kelas sosial, makanya pada tahun 2012 akan direalisasikan dana sebesar 5 milyar untuk koperasi, namun saat ini masih sedang dibahas di DPRD provinsi NTT. Tandasnya pada media ini.

(Laurens/Herry)

Sumberberita: http://www.suryainside.com/?mod=3&idb=1910#.TuNlQumN_30.facebook

PENDIDIKAN ANGGOTA KOPERAS I UNTUK 100 KOPERASI SE-MALUKU

PENDIDIKAN ANGGOTA KOPERAS I UNTUK 100 KOPERASI SE-MALUKU

Dalam rangka menyambut HUT Koperasi Ke-64 Lapenkop Wilayah Maluku bekerja sama dengan Panitia Hari Ulang Tahun Koperasi menyelenggarahkan pendidikan Anggota Koperasi untuk 100 Koperasi pada tanggal 11 Juli 2011 di provinsi Maluku, kegiatan ini sebagai upaya untuk memberikan bekal pemahaman tentang perkoperasian kepada anggota koperasi sebagai ujung tombak perekonomian masyarakat dalam usaha untuk memberdayakan diri sendiri dan masyarakat pada umumnya, anggota sebagai pengguna jasa koperasi sekaligus sebagai pemilik diharapkan mampu untuk memainkan peran strategis nya dalam menggunakan jasa koperasi, memodali, mengawasi jalannya koperasi serta merasa memeliki dan turut menanggung atas resiko bisnis koperasi, demikian cuplikan sambutan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku yang di wakili oleh Kepala UPTD Bapak Janes Patty, pada sambutannya sekaligus membuka dengan resmi kegiatan dimaksud। Ketua Dekopin wilayah maluku Drs H Alidad Hataul juga mengaharapkan agar Pemerinta dalam Hal ini Dinas Koperasi dan UMKM agar lebih serius dan jeli melihat persoalan koperasi dan gerakan koperasi sehingga program program pembinaan yang dilakukan pemerintah tidak salah सस्रण kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan perencanaan. diharapkan kedepan ada peningkatan kerja sama antar Lapenkop-Dekopin dan Pemerintah Provinsi Maluku dapat berjalan dengan lebih baik. tak ketinggalan hadir juga pada kegiatan tersebut Pimpinan BTN Cabang Ambon, sekaligus mengisi seminar pada hari itu dengan materi "Peran Perbankan Dalam Upaya mendorong peningkatan Koperasi dan UMKM

Dari
http://lapenkopwilayahmaluku.blogspot.com/2011/07/pendidikan-anggota-koperas-i-untuk-100.हटमल

TATA CARA PEMBENTUKAN LAPENKOP WILAYAH DAN DAERAH

TATA CARA

PEMBENTUKAN LAPENKOP WILAYAH DAN DAERAH

PENDAHULUAN

Dekopin Wilayah adalah organisasi gerakan koperasi yang bertugas menampung, membahas dan menyalurkan aspirasi gerakan koperasi. selain itu berperan juga dalam mengembangkan jaringan komunikasi dan bisnis, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat.

Kualitas SDM adalah salah satu persoalan terbesar yang dihadapi oleh gerakan koperasi di Tanah Air. Ini bisa dilihat dari rendahnya partisipasi anggota terhadap koperasinya. Indikatornya bisa dilihat dari keterlibatan dan keaktifan anggota dalam:

a. Memberikan kontribusi modal

b. Memanfaatkan pelayanan usaha yang disediakan pada rapat-rapat anggota (kelompok)

c. Mengawasi pengurus dan manajemen dalam mengelola koperasi

d. Menanggung resiko bila terjadi kerugian

Untuk mendukung tugas-tugas tersebut, maka Rapat Pimpinan DEKOPIN tahun 1995 di Jakarta memutuskan untuk membentuk lembaga yang khusus menangani pendidikan dan pelatihan , LAPENKOP (Lembaga Pendidikan Perkoperasian). Lembaga ini adalah lembaga otonom milik gerakan koperasi Indonesia (DEKOPIN)

Dalam bekerjanya, LAPENKOP menggunakan jaringan gerakan koperasi yang sudah ada, yiatu DEKOPIN PUSAT, DEKOPIN WILAYAH, DEKOPIN DAERAH dan Koperasi Primer. Untuk itu, maka di tingkat pusat dibentuk LAPENKOP Nasional. Di tingkat Wilayah dibentuk LAPENKOP Wilayah dan di tingkat daerah dibentuk LAPENKOP Daerah. Kemudian di tingkat wilayah, LAPENKOP memiliki karyawan sendiri berikut pelatih local. Di tingkat daerah, LAPENKOP memilki karyawan sendiri berikut pemandu local.

LAPNKOP Nasional bertugas merancang kurikulum:membuat bahan, media, dan teknologi belajar:serta memperkuat jaringan (local dan international). LAPENKOP Wilayah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelatihan pelatih, pendidikan pengurus (pengawas), dan lokakarya. LAPENKOP Daerah bertanggung jawab penyelanggaraan pendidikan anggota dan lokakarya.

Oleh karena itu,LAPENKOP Nasional , LAPENKOP Wilayah, dan LAPENKOP Daerah adalah suatu gerakan yang utuh (integral). Keberadaan mereka dengan tugasnya masing-masing saling mendukung dan memperkuat. Dengan adanya jaringan kerja seperti ini, kita dapat menjangkau sasaran yang lebih luas dalam jumlah yang besar, berbiaya relative murah dan programnya dapat berkelanjutan.

Dalam menjalankan aksinya, keluarga besar LAPENKOP (dari tingkat nasional sampai daerah) bepedoman kepada visi, misi, tujuan, strategi program dan budaya kerja yang sama.

PEMBENTUKAN LAPENKOP WILAYAH

Langkah-Langkah LAPENKOP Nasional:

(1) Mensosialisasikan program LAPENKOP di hadapan gerakan koperasi wilayah.

(2) Mengadakan demonstrasi pendidikan pengurus dan/atau anggota koperasi.

(3) Mengadaan rapat perencanaan pembentukan LAPENKOP Wilayah yang pesertanya: Pimpinan DEKOPIN Wilayah dan Direktur LAPENKOP Nasional.

(4) Bersama-sama Pengurus DEKOPINWIL mewawancarai kandidat staf LAPENKOP Wilayah.

(5) Membuat program magang bagi staf LAPENKOP Wilayah maksimal selama 3 (tiga) bulan.

(6) Membantu dalam mengadakan kelengkapan sarana dan prasarana kantor LAPENKOP Wilayah.

Langkah-langkah DEKOPIN Wilayah:

(1) Membuat usulan pembentukan LAPENKOP Wilayah, ditujukan kepada Pimpinan DEKOPIN Pusat dengan tembusan kepada Direktur LAPENKOP Nasional.

(2) Membuat pengumuman lowongan staf LAPENKOP Wilayah secara terbuka.

(3) Bersama-sama Direktur LAPENKOP Nasional mewawancarai kandidat staf LAPENKOP Wilayah.

(4) Membuat Surat Keputusan Pimpnan DEKOPIN Wilayah tentang pengangkatan staf LAPENKOP Wilayah.

(5) Memagangkan karyawan LAPENKOP Wilayah selama tiga bulan. Program dan lokasi pemagangan ditetapkan oleh LAPENKOP Nasional.

(6) Melengkapi fasilitas kantor berikut bahan dan media belajar LAPENKOP Wilayah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh LAPENKOP Nasional.

Syarat-syarat lain yang penting:

(1) Adanya kesediaan gerakan koperasi dan instansi terkait di wilayah untuk menggunakan jasa pendidikan dan pelatihan LAPENKOP.

(2) DEKOPIN Wilayah bersedia membayar iuran mitra kepada LAPENKOP Nasional yang besarnya disesuaikan tiap tahun.

(3) Adanya kesepakatan gerakan koperasi untuk mendanai keberlanjutan program LAPENKOP Wilayah.

(4) Memiliki karyawan, minimal 4 orang, terdiri dari:

§ 1 orang kepala.

§ 2 orang pelatih.

§ 1 orang administrasi dan keuangan yang bisa juga difungsikan sebagai pelatih.

Kriterianya adalah:

- Berlaku bagi laki-laki dan perempuan.

- Berusia maksimal 35 tahun.

- Lulusan Perguruan Tinggi (minimal D-3 dan atau S-1).

- Mengerti perkoperasian.

- Bersedia bekerja “full time”

- Pernah aktif di organisasi kemahasiswaan.

(5) Memiliki sarana dan pra sarana, kantor seperti berikut ini:

§ Ruangan kantor, ukuran minimal 4 X 6 meter persegi.

§ Sarana telepon dan facsimile.

§ Komputer, printer, dan modem.

§ 4 unit meja dan kursi kantor.

§ Filling cabinet, lemari arsip, cash box, white board (soft board), over head projector (OHP), dan media DIKLAT.

PEMBENTUKAN LAPENKOP DAERAH

Langkah-langkah LAPENKOP Wilayah:

(1) Mensosialisasikan program LAPENKOP di hadapan gerakan koperasi daerah.

(2) Mengadakan demonstrasi pendidikan pengurus dan atau anggota koperasi.

(3) Menyelenggarakan pelatihan pemandu.

(4) Mengadakan rapat perencanaan pembentukan LAPENKOP Daerah yang `pesertanya terdiri dari: Pimpinan DEKOPIN Daerah dan beberapa pengurus `koperasi primer atau sekunder tingkat kabupaten, serta Kepala LAPENKOP Wilayah.

Langkah-langkah DEKOPIN Daerah:

(1) Membuat usulan pembentukan LAPENKOP Daerah, ditujukan kepada Pimpinan DEKOPIN Wilayah tembusan kepada Kepala LAPENKOP Wilayah.

(2) Membuat pemberitahuan lowongan pekerjaan secara terbuka bagi seluruh pemandu di daerahnya.

(3) Memagangkan karyawan LAPENKOP Daerah. Program dan lokasi magang ditetapkan oleh LAPENKOP Wilayah.

(4) Membuat Surat Keputusan Pimpinan DEKOPIN Daerah tentang pengangkatan karyawan LAPENKOP Daerah.

(5) Melangkapi fasilitas kantor berikut bahan dan media belajar LAPENKOP Daerah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh LAPENKOP Nasional.

Syarat-syarat lain yang penting:

1) Adanya kesediaan gerakan koperasi dan instansi terkait untuk menggunakan jasa pendidikan dan pelatihan LAPENKOP.

2) DEKOPIN Daerah bersedia membayar iuran mitra kepada LAPENKOP Wilayah yang besarnya disesuaikan setiap tahun.

3) Adanya kesepakatan gerakan koperasi di daerah untuk mendanai keberlanjutan program LAPENKOP Daerah.

4) Memiliki karyawan, minimal 3 orang, terdiri dari :

§ 1 orang kepala.

§ 1 orang bagian DIKLAT.

§ 1 orang administrasi dan keuangan.

Kriterianya adalah:

- Berlaku bagi laki-laki dan perempuan.

- Pemandu Aktif. Diusahakan sarjana.

- Dapat bekerja paruh waktu atau secara penuh.

- Mampu berkomunikasi dan membangun akses dengan berbagai instansi terkait.

5) Memiliki sarana dan prasarana kantor:

§ Ruangan Kantor, ukuran minimal 4 x 6 meter persegi.

§ Sarana telepon dan facsimile.

§ Komputer, printer, dan modem (jika sudah ada jaringan internet).

§ 3 unit meja dan kursi kantor.

§ Filling cabinet, lemari arsip, cash box, white board (soft board).

PERKIRAAN ANGGARAN WILAYAH

a) Peralatan kantor dan Bahan Belajar Pendidikan Anggota, Pelatihan Pemandu dan Pendidikan Pengurus.

Besarnya biaya tersebut di atas dihitung kemudian.

Republish, 09 June 2011

Admin