Dekopin Desak Pemerintah Bentuk Lembaga Penjaminan Simpanan Koperasi

PERKOPERASIAN: Dekopin Desak Pemerintah Bentuk Lembaga Penjaminan Simpanan Koperasi PDF Print E-mail Written by Artikel Wednesday, 01 May 2013 00:00 Dewan Koperasi Indonesia meminta pemerintah serius merealisasi berdirinya lembaga penjaminan simpanan koperasi untuk mempertahankan eksistensi gerakan koperasi nasional. Sekretaris Jenderal Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) John Mulia Sihombing mengatakan keinginan anggota Dekopin terutama yang menangani koperasi simpan pinjam (KSP) harus disikapi positif oleh pemerintah terhadap aspirasi tersebut. "Jika operasional perbankan didukung dengan lembaga penjamin simpanan (LPS), maka sewajarnya pemerintah juga mendukung upaya KSP mendirikan lembaga penjamin simpanan koperasi (LPS-K),” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (1/5/2013). Dia menjelaskan gerakan koperasi juga harus mendapat kebijakan dan keberpihakan sama, seperti halnya fasilitasi yang diberikan kepada perbankan. "Lembaga penjamin diperlukan KSP untuk meningkatkan rasa percaya diri debitor atau anggota mereka dalam menyimpan dana". Menurutnya, bank maupun koperasi di mata pemerintah adalah sama, sehingga perlakuan kebijakan juga harus sama. "Dekopin sebagai induk gerakan seluruh koperasi di Indonesia, termasuk KSP saat ini tengah merancang pendirian LPS-K sebagai bentuk dari dukungan operasional mereka," tuturnya. Sumber: Bisnis Indonesia & http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1244:perkoperasian-dekopin-desak-pemerintah-bentuk-lembaga-penjaminan-simpanan-koperasi&catid=54:bind-berita-kementerian&Itemid=98

DPR pertanyakan pemblokiran anggaran Dekopin

DPR pertanyakan pemblokiran anggaran Dekopin Rabu, 29 Mei 2013 23:28 WIB | 712 Views Jakarta (ANTARA News) - Komisi VI DPR RI mempertanyakan sebab pemblokiran anggaran Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dalam APBN 2013 oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Komisi VI akan mempertanyakan mengapa Kemenkeu memblokir anggaran Dekopin," kata Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima di Jakarta, Rabu, dalam Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM serta Dekopin. Pemblokiran anggaran tersebut dinilai menghambat kinerja dewan koperasi tersebut, terutama dalam fungsinya untuk melakukan pembinaan dan advokasi bagi koperasi di Tanah Air. Sumber : http://www.antaranews.com/berita/377376/dpr-pertanyakan-pemblokiran-anggaran-dekopin